Home Publikasi Diskominfo
Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyelenggarakan Resepsi Peringatan Hari Jadi (Harjad) yang ke-61 di Gedung Serba Guna Marabahan, Selasa (05/01/2021). Kendati dalam situasi pandemi Covid-19, puncak perayaan dengan menerapkan protokol kesehatan ini terkesan cukup semarak.
Acara yang langsung dihadiri Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor beserta isteri Hj Raudhatul Jannah, para anggota DPR dan DPD RI, para anggota DPRD provinsi, jajaran forkopimda, para pimpinan SKPD provinsi, serta para bupati/walikota atau yang mewakili beserta isteri ini menyuguhkan beberapa persembahan seperti Mars Bergerak, Mars Selidah, persembahan Tari Batuyang serta Hymne Bakumpai Pusaka Negeri.
Didampingi Wakil Bupati H Rahmadian Noor dan isteri Hj Saraswati Dwi Putranti, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dan isteri Hj Raudhatul Jannah diterima dengan tari penyambutan Mahelat Lebo. Penampilan tarian yang pernah mendapat penghargaan terbaik tingkat nasional ini tampak mengundang kagum gubernur dan isteri beserta hadirin yang menyaksikan.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan ucapan selamat hari jadi kepada jajaran pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Barito Kuala. “Semoga peringatan ini menjadi momentum untuk mensyukuri serta menghayati perjalanan panjang yang telah ditempuh menuju kabupaten mandiri, sejahtera, dan maju,” katanya.
Memasuki awal tahun 2021 yang penuh tantangan dan dinamika, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih melanda, gubernur mengingatkan, agar terus menjadi perhatian bersama. Mengingat masih banyak pekerjaan yang perlu dikerjakan untuk mewujudkan kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat.
Terkait peringatan hari jadi, gubernur mengatakan, sepanjang perjalanan Barito Kuala hingga usia 61 tahun memiliki dinamika dan tantangan tersendiri dalam menjalankan proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, sebutnya, Pemprov Kalsel sangat mengapresiasi komitmen Pemkab Batola dalam mengupayakan peranserta masyarakat di setiap aspek pembangunan termasuk peningkatan kualitas di bidang pelayanan publik.
“Mari jadikan momentum peringatan ini sebagai refleksi mengukur dan mengevaluasi seluruh capaian pembangunan sekaligus menyelaraskan agenda kebijakan baik dengan yang diprogramkan provinsi maupun pusat,” ajak gubernur yang akrap disapa Paman Birin itu.
Sebelumnya, Wakil Bupati H Rahmadian Noor dalam sambutan tertulis Bupati Hj Noormiliyani AS di hadapan gubernur dan para hadirin menyampaikan progres capaian kinerja sepanjang tahun 2020 yang boleh dibilang merupakan tahun yang penuh dinamika karena sejak Maret dilanda wabah Covid-19 yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat terutama bidang ekonomi.
Kendati terjadi pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat, sebutnya, untuk pelaksanaan Batola masih bisa mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan prioritas seperti program kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur khususnya Program Kutabamara, Bedah Kampung Terintegrasi (BKT), Jejangkit Ecopark, serta program-program prioritas lainnya.
Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan strategis yang menjadi kinerja pemkab dalam rangka menjalankan Visi Misi Membangun Desa dan Menata Kota terutama terkait perkembangan (Progres) Program Bedah Kampung Terintegrasi, perkembangan Pembangunan wilayah Kutabamara, perkembangan pembangunan wilayah dalam rangka Menata Kota, serta perkembangan pembangunan Jejangkit Ecopark.
Disebutkan pula, kinerja pemerintahan tahun 2020 Batola yang menyangkut capaian pengelolaan keuangan daerah dengan kualifikasi WTP, kinerja fasilitasi dan pembangunan manajemen pemerintahan desa serta esensi pemerintahan berupa optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sehingga tahun 2021 ditetapkan sebagai Tahun Pelayanan Publik sesuai tema RKPD “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menuju Kesetaraan.”
Pada tahun 2021 ini juga ditetapkan program Permata Bunda (Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu dan Anak mulai masa kehamilan sampai melahirkan) sebagai program prioritas. Puncak Peringatan Hari Jadi ke-61 Batola ini juga dirangkai sejumlah penyerahan dan bantuan secara simbolis di antaranya bangunan shelter alat insinerator, alat inkobator limbah medis B3, forklift, mobil box, dan kendaraan roda 3 sebanyak 5 buah, penyerahan ambulance untuk RSUD Setara, penyerahan ambulance untuk Puskesmas Kecamatan Wanaraya, Barambai, Tabunganen, Anjir Muara, dan Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak.
Selain itu juga diserahkan piagam penghargaan kepada Kades Asia Baru dan Patih Salera yang terpilih selama 3 periode, penyerahan penghargaan kepada Desa Karya Maju, Sawahan, Jejangkit Timur, Andaman, Barambai Kolam Kiri sebagai desa paling cepat pelunasan PBB-P2, serta penyerahan penghargaan kepada Desa Hilir Mesjid dan Barambai Kolam Kiri sebagai desa/kelurahan paling besar pelunasan PBB-P2.
* 170 Pejabat Dilantik, 1 Unit Kerja Bertambah
Menjelang tahun 2021 Bupati Hj Noormiliyani AS melantik dan mengambil sumpah para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola), Rabu (30/12/2020).
Terdapat 170 pejabat yang dilantik dan dimutasi mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel dalam acara yang digelar di Gedung Serba Guna Marabahan ini. Mereka terdiri 8 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 43 Pejabat Administrator (Eselon III), 2 camat, 3 Pejabat Fungsional, 112 Pejabat Pengawas (Eselon IV), dan 2 Kepala UPT Puskesmas.
Khusus 8 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni Muhammad Anthony S.Sos sebagai Asisten Administrasi Umum, Drs H Akhmad Mawarni MPd sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Bapegdiklat), H Ismed Zulfikar SH sebagai Inspektur Kabupaten Batola, Suyod Sugiono SIP sebagai Staf Ahli Pemerintahan, Rusmadi SSos MA sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Wahyudie SH MH yang sebelumnya Kabag Hukum Setda Batola menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan sedangkan jabatan lamanya diisi Bilham SH, Mochammad Azis SSos sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan Siti Aminah SAP sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip).
Untuk 2 camat baru yang dilantik masing-masing Camat Jejangkit diisi Mukti Wahono SSTP dan Camat Mandastana diisi Akhmad Husaini SE. Sementara 2 jabatan Kepala UPT Puskesmas masing-masing diisi Amir Husin SE MPH sebagai Kepala UPT Puskesmas Anjir Pasar dan dr Mardiati sebagai Kepala UPT Puskesmas Barambai.
Pelantikan sekaligus dalam rangka implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang SOTK Setda ini juga berisi pengangkatan pejabat unit kerja baru di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Batola yakni Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Kabag Adpem) yang diisi Dodi Wahyu Prabowo SE.
Selain itu juga terdapat perubahan nomenklatur pada unit kerja Bagian Humas dan Protokol (Humpro) Setda yang semula disebut Bagian Humpro berisi 3 Subbag yakni Subbag Pemberitaan dan Dokumentasi, Subbag Komunikasi Pimpinan dan Subbag Protokol menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) dengan diisi 3 Subbag yakni Subbag Protokol diisi Aulia Rosyadi SSTP, Subbag Dokumentasi Pimpinan diisi Muhammad Didik Kaharudin SIP MIP, dan Subbag Komunikasi Pimpinan diisi Widya Astuty SSos.
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menyatakan, banyak hal yang harus ditingkatkan, diperbaiki, dan dikoordinasikan pada tahun 2021, terutama terkait perbaikan di bidang pelayanan publik. Untuk itu ia berharap, para pimpinan SKPD beserta jajaran dapat melakukan inovasi dan terobosan baru dalam melakukan formulasi terbaik. “Saya berkeinginan pelayanan publik nantinya yang terbaik bagi masyarakat. Karenanya pelayanan yang dilakukan bukan hanya menambah atau memperbaiki yang ada tapi juga berusaha untuk menyempurnakan,” paparnya.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu memberi contoh, menyangkut data penduduk miskin Batola agar jangan sampai lagi ada keluhan yang menyatakan banyaknya warga tak mendapatkan bantuan lantaran hanya mis data.Ia juga berharap para camat agar selalu berkoordinasi menjadi fasilitator, komunikator, dan menjalin hubungan yang baik kepada para kades agar data masyarakat menjadi sinkron dan harmonis. “Jangan sampai di tahun pelayanan publik ada berita-berita banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan,” tekan bupati.
Ia juga menekankan tahun 2021 yang merupakan tahun pelayanan publik jangan hanya berupa slogan, tapi merupakan wujud perbaikan nyata bagi masyarakat. Terlebih saat ini Batola sudah mempunyai Satgas Pelayanan Publik yang diketuai langsung Wakil Bupati H Rahmadian Noor. Ia menyarankan, bagi para SKPD jika terdapat hal-hal atau permasalahan terkait pelayanan publik hendaknya bisa mengomunikasikan dengan Wakil Bupati.
Menanggapi itu, Wabup H Rahmadian Noor menyatakan, Tim Satgas Pelayanan Publik nantinya akan memberikan rekomendasi kepada para SKPD yang sudah mendapat kunjungan dalam upaya pembenahan, perbaikan, peningkatan dan lainnya. Nantinya rekomendasi yang diberikan, lanjut wabup, akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan supaya yang menjadi keinginan pemkab terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2020 memberi makna tersendiri bagi Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS. Pasalnya di puncak peringatan yang digelar secara virtual, Sabtu (28/11/2020), ia mendapatkan anugerah Dwija Praja Nugraha.
Penghargaan diberikan kepada kepala daerah satu-satunya di Kalsel ini karena dinilai memiliki perhatian dan komitmen tinggi terhadap pembangunan pendidikan, profesionalitas dan kesejahteraan guru serta PGRI. Selain itu anugerah juga berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi yang dilakukan Pengurus Besar PGRI serta usulan dari Pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kabupaten Barito Kuala.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan terutama bagi PGRI Batola dan Provinsi yang telah mengusulkan sehingga tahun 2020 ini kita juga mendapatkan kesempatan,” ucapnya usai mengikuti upacara secara virtual di ruang Monitoring Center Setara Network, Diskominfo Batola.
Noormiliyani mengharapkan, anugerah yang diraih di samping semakin membawa kebaikan terhadap dunia pendidikan serta lebih memotivasi para pengajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi tapi juga buat guru-guru pengajar terutama yang berada di daerah terpencil,” paparnya sembari mengharapkan kesadaran para pengajar bahwa guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Batola, Sumarji menyatakan, terlepas adanya usulan PGRI Batola dan Provinsi Kalsel, penghargaan yang diberikan kepada Bupati Hj Noormiliyani AS sangat layak karena memiliki kepedulian terhadap kompentensi dan kesejahteraan guru. Karena itu, sebutnya, selaku masyarakat Barito Kuala sudah sepatutnya bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Dwija Praja Nugraha yang satu-satunya diterima kepala daerah di Kalsel.
Ketua PGRI Batola Rusmin menerangkan, anugerah Dwipa Praja Nugraha diberikan kepada kepala daerah tidak terlepas dari berbagai ketentuan indikator seperti tingginya komitmen dan perhatian yang diberikan terhadap kemajuan dunia pendidikan. Bentuk perhatian tersebut seperti memberikan semacam layanan, bantuan, serta kebutuhan anggaran yang cukup banyak.
Di samping juga peduli terhadap kesejahteraan guru terutama yang non PNS, termasuk fasilitas yang diperlukan.“Terkait fasilitas ini di Batola kita ada mendapatkan hibah gedung, tanah PGRI, rencana diberikannya mobil operasional PGRI, dan lain-lain,” katanya.
Terkait prosedur pemberian penghargaan, Ketua PGRI Batola itu menerangkan, awalnya PB PGRI Provinsi menawarkan ke setiap daerah. Setelah itu dilakukan seleksi dan penyaringan untuk diambil yang paling memenuhi standar ketentuan sehingga terpilihlah Kabupaten Batola. Ia mengatakan, berdasarkan ketentuan provinsi hanya diperbolehnya menyampaikan satu usulan daerah perwakilan ke PB PGRI Pusat. Sedangkan bagi Provinsi Kalsel diwakili Batola.
Satgas Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala (Batola) meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Setara yang berada di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak, Rabu (25/11/2020).
Kunjungan di rumah sakit kedua milik Pemkab Batola itu dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Batola H Rahmadian Noor selaku Ketua Satgas, Pj Sekda H Abdul Manaf selaku Sekretaris Satgas, dan beberapa anggota seperti Asisten Bidang Pemerintahan M Anthony, Kepala Bappelitbang Zulkifli Yadi Noor, Kepala Diskominfo Akhmad Wahyuni, Kepala Inspektorat Ismed Zulfikar, Kabag Organisasi Ibadurrahman, dan lainnya.
Wabup H Rahmadian Noor menerangkan, kedatangan tim ini bukanlah mencari kesalahan di RSUD Setara, melainkan memberikan evaluasi dan masukan terhadap adanya kekurangan yang bisa diselesaikan bersama. “Kita di sini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Batola,” ucap wabup yang akrab disapa Rahmadi ini.
Rahmadi menyampaikan hal ini sesuai dengan harapan Bupati Hj Noormiliyani AS bahwa tahun 2021 menjadi tahun pelayanan publik di Batola. Karena itulah RSUD Setara yang dinilai strategis ini akan dilakukan upaya pembenahan baik dari sisi sarana prasarana maupun tenaga medis yang setidaknya mampu memberikan pelayanan sesuai standar kepada masyarakat.
Sebelumnya, Rahmadi menyampaikan kondisi geografis Batola yang memanjang menjadikan adanya dua rumah sakit di masing-masing wilayah utara dan selatan menjadi hal yang penting untuk dimiliki. Hal senada disampaikan Pj Sekda Batola Abdul Manaf yang menyatakan peta geografis Batola memang mengharuskan adanya dua rumah sakit baik itu di utara maupun selatan. “Hal ini penting agar seluruh masyarakat Batola dapat menerima pelayanan kesehatan yang sama,” jelasnya.
Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS menyambut kedatangan Tim Pengabdian Masyarakat (PKM) Prodi (Program Studi) Ilmu Pemerintahan FISIP ULM, Senin (23/11) di Marabahan.Didampingi Plt Kepala Dinas PMD Batola M Anthony, Sekretaris Diskominfo Ichwan Hakim, dan Camat Jejangkit M Mujiburrahman, bupati mengapresiasi apa yang telah dilakukan civitas akademika FISIP Unlam.
Sebelumnya, pada tanggal 7 November 2020 lalu, Prodi Ilmu Pemerintahan bekerja sama dengan penyedia jasa aplikasi PT Creative Transportation Indonesia membuat aplikasi berbasis web untuk Desa Jejangkit Muara. Ada dua hal yang menjadi fokus aplikasi, terkait pelayanan publik dan pendataan pemilih berbasis digital.”Saya mengapresiasi terobosan yang dilakukan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP ULM dalam pengabdian kepada masyarakat di Jejangkit. Dukungan dari kalangan intelektual ini kami harapkan untuk kemajuan Batola. Semoga ke depan kita bisa bekerja sama,” ucapnya.
Kendati menyatakan demikian, Noormiliyani juga mengharapkan aplikasi yang tersaji yang bersifat terintegrasi yang bisa menghimpun segala data baik terkait kebutuhan SKPD maupun potensi yang dimiliki daerah hingga ke tingkat desa.“Jadi untuk rancangannya silakan dulu berkoordinasi dengan Diskominfo yang menjadi leading sektor. Nanti finalnya baru di sampaikan kepada saya,” ucapnya.
Dengan adanya kegiatan di Jejangkit, Noormiliyani mengaku semakin termotivasi untuk mewujudkan pembangunan desa berbasis digital di seluruh kabupaten. Sehingga pelayanan publik menjadi semakin mudah, efisien dan efektif.
Pertemuan bupati dengan Ketua Pengabdian Masyarakat Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP ULM Arif Rahman Hakim, sekretaris Farah Qubayla dan anggota Najeri Al Syahrin ini juga diwarnai diskusi hangat. Kedua pihak saling berbagi informasi dan rencana yang akan dilakukan.
Arif Rahman Hakim mengungkapkan saat diskusi dengan bupati meminta saran untuk nama aplikasi yang digunakan. “Alhamdulillah, ibu bupati memberi nama Setara untuk aplikasi itu,” pungkasnya. Arif menambahkan, tujuan digelarnya audensi untuk memperkenalkan pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi berbasis web dalam pelayanan publik termasuk pendataan pemilih yang seiring dengan program pemerintah yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Melalui sistem yang diterapkan, lanjut mantan wartawan radar banjarmasin itu, akan bisa memberikan pelayanan mudah, murah dan cepat. Sehingga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan segala urusan administrasi dan perizinan yang semuanya bisa terintegrasi dalam aplikasi ini.
Sehari usai melakukan audensi di Ombudsman Perwakilan Kalsel, Satuan Tugas (Satgas) Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala (Batola) langsung bergerak mendatangi SKPD untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pelayanan publik. SKPD pertama yang disasar Dinas Pendidikan (Disdik) Batola, Jumat (16/10/2020).
“Tahun 2021 Pemkab Barito Kuala sesuai rencana kerja telah dicanangkan sebagai tahun pelayanan publik. Untuk mendukung tercapainya rencana itu Satgas yang telah dibentuk April 2019 mencoba melakukan evaluasi terutama SKPD-SKPD pelayanan guna dilakukan perbaikan, penataan, dan penyempurnaan,” papar Wakil Bupati Barito Kuala H Rahmadian Noor.
Wabup selaku Ketua Satgas Pelayanan Publik Batola ini menerangkan, kedatangan tim yang dilengkapi beberapa anggota seperti Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Pemerintahan Suyud Sugiono, Asisten Bidang Pemerintahan M Anthony, Kepala Diskominfo Akhmad Wahyuni, Kabag Organisasi Ibadurrahman, dan lainnya di disdik ini merupakan SKPD pertama yang mendapat kunjungan.
Rahmadi menambahkan, dalam kunjungan kali ini karena baru berjalan maka tim masih dalam tahap menggali data-data serta menyerap informasi terhadap sistem layanan yang sudah diterapkan mulai dari SOP, standar minimal layanan, ketersediaan guru, ketersediaan sarana prasarana, upaya peningkatan capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sertta lainnya yang muaranya mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta pengaruhnya terhadap peningkatan IPM.
“Pada tahun 2022 kita ada target IPM sekitar 66,87 atau dalam kategori sedang. Untuk penilaian itu salah satu unsur berada di SKPD Disdik,” ucap wabup. Inilah, lanjutnya, salah satunya yang ingin diketahui dari disdik terkait langkah-langkah serta rumusan kebijakan dalam upaya mengejar target tersebut.
Kepala Disdik Batola, Sumarji memaparkan berbagai materi di hadapan tim mulai upaya peningkatan capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik di setiap sekolah. Selain itu juga dipaparkan menyangkut peningkatan kompetensi tenaga pendidik, tingkat disiplin tenaga pendidik, ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan, hingga permasalahan dan langkah-langkah perbaikan yang sudah dan akan dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas dalam pendidikan.
Dari hasil paparan yang disampaikan, salah satu yang menjadi perhatian terkait distribusi tenaga pendidik baik di sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).Meski Batola kekurangan 177 guru SD juga terdapat kelebihan 77 guru yang disebabkan klasifikasi pendidikan. Sementara SMP kekurangan mencapai 179 orang tetapi kelebihan 65 orang. Di sisi lain, belum semua tenaga pengajar berstatus PNS. Dari 2.273 tenaga pendidik SD, 628 di antaranya merupakan guru tidak tetap. Sementara di SMP, 137 di antaranya adalah guru tidak tetap dari total 677 guru.
Selain ketersediaan dan distribusi tenaga pengajar, persoalan lain yang menjadi perhatian Satgas Pelayanan Publik adalah upaya peningkatan harapan lama sekolah, kedisiplinan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana pendidikan.Direncanakan setelah Dinas Pendidikan, satuan kerja berikutnya yang disasar adalah Dinas Kesehatan. Terdapat persoalan krusial, mengingat sejumlah pelayanan publik sempat dikurangi akibat Covid-19.
Jum’at (09-10-2020) pagi, Tim KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari unsur Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, BPBD, Salpol-PP, dan Kabag. Humas (Hery Sasmita) selaku Koordinator melanjutkan rangkaian kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cerbon.
Di dampingi Camat Cerbon, Hasbian Noor, Forkopimcam, dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan setempat, Tim KIE Kabupaten menyusuri Pasar Bantuil untuk melakukan aksi sosialisasi melalui penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19 dan cara pencegahannya.
Dengan menggunakan pengeras suara, TIM KIE mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan sesuai Peraturan Bupati No. 54 tahun 2020 serta ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Selain itu, Tim KIE juga melakukan komunikasi dua arah baik kepada pedagang maupun pembeli untuk menjelaskan tentang protokol kesehatan, sekaligus membagikan leaflet sosialisasi Perbup. 54/2020, dan pemberian masker bagi beberapa warga yang kedapatan belum menggunakan masker atau tidak mengenakan masker sesuai standar kesehatan.
Dari hasil pengamatan langsung di Pasar Bantuil ini, Tim KIE menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, utamanya dalam mengenakan masker dinilai sudah tinggi, yaitu sekitar 98 persen. Hal ini dapat dilihat dari hanya beberapa warga, baik pedagang maupun pembeli yang tidak menggunakan masker sesuai standar kesehatan atau tidak mengenakan masker secara tepat.
Sependapat dengan penilaian Tim KIE tersebut, Hasbian Noor, Camat Cerbon menjelaskan bahwa tingginya kesadaran warga tersebut tak lepas dari Koordinasi dan kerjasama yang baik antar Forkopimcam Cerbon dan upaya konsisten dari Tim Gugus Tugas Kecamatan setempat untuk secara persuasif memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19 dan cara mengurangi kemungkinan penularannya dengan menjalankan protokol kesehatan, seperti rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang tidak perlu, serta selalu mengenakan masker yang sesuai dengan standar kesehatan.
Melihat fakta menggembirakan ini, Tim KIE Kabupaten mengapresiasi tingginya tingkat kesadaran warga di Pasar Bantuil dalam mematuhi protokol kesehatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020. Tim juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas upaya Camat Cerbon, Forkopimcam, serta Tim Gugus Tugas Kecamatan setempat sehingga mampu menumbuhkan kesadaran warga yang berarti juga meminimalkan kemungkinan terjadinya penularan Covid-19 di Kabupaten Barito kuala, khususnya di wilayah Kecamatan Cerbon.
* Tim KIE Terus Gencarkan Pencegahan Covid-19
Tim Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Barito Kuala (Batola) terus menggencarkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di masyarakat.
Selasa (06/10/2020) pagi, giliran Pasar Selasa Desa Anjir Pasar Lama Kecamatan Anjir Pasar yang menjadi sasaran. Tim berunsur SKPD terkait seperti Diskominfo, Dinkes, BPBD, Satpol-PP, dan Bagian Humpro dilengkapi pengeras suara memberikan himbauan dan ajakan agar masyarakat senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Dilengkapi kaos dan topi biru-biru tertuliskan Tim KIE GTPP Batola tim bergerak mengitari seluruh kawasan pasar sembari mengajak semua pengunjung mulai pedagang, pembeli, dan masyarakat lainnya untuk memakai masker, menjaga jarak, serta selalu mencuci tangan pakai sabun.
“Kami ingatkan bapak ibu agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Himbauan ini kami sampaikan demi menghindarkan bapak ibu jangan sampai terpapar virus yang dapat mengancam keselamatan,” tutur Koordinator aksi, Trimanto.
Kabid PPHD Satpol-PP Batola itu juga mensosialisasikan penerapan Peraturan Bupati (Perbup) Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Ia mengingatkan, jika melanggar ketentuan Perbup 54/2020 akan dikenakan sanksi teguran lisan, perintah keharusan memakai masker, perintah tidak melanjutkan perjalanan, atau melakukan gerakan push up, gerakan jongkok berdiri, menjawab pertanyaan terkait lambang dan simbol negara, atau menjadi juru kampanye pencegahan penyebaran Covid-19. “Saat ini kami baru memberitahukan, nanti pada aksi selanjutnya yang akan dilaksanakan Tim Yustisi sudah bersifat penindakan. Untuk itu kami harapkan bapak ibu supaya membiasakan penerapan protokol kesehatan,” ajak Trimanto.
Dalam aksi di Pasar Selasa Desa Anjir Pasar Lama Kecamatan Anjir Pasar ini, tim juga membawa sejumlah selebaran/leaflet himbauan serta masker. Leaflet dibagi-bagikan ke setiap pengunjung agar memahami serta mematuhi ketentuan dan anjuran. Bagi pengunjung yang kedapatan tidak mengenakan masker, tim berupaya mendatangi dan memberikan masker sekaligus mengingatkan untuk tidak mengulangi keteledoran yang bisa mengancam kesalamatan diri sendiri.
Sementara itu, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev), Koordinator Tim Trimanto, menilai ketaatan pengunjung Pasar Selasa Kecamatan Anjir Pasar terhadap protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker, tergolong tinggi. Ia mengatakan, hampir 97 persen pengunjung di pasar tersebut memakai masker. Sedangkan 3 persennya hanya akibat ketidaksempurnaan mengenakan masker dan sebagian ada yang menyimpan di saku setelah melihat petugas baru bergegas mengenakan.
Khusus untuk warung-warung, Trimanto mengatakan, sebagian kecil belum menyediakan tempat cuci tangan. Setelah diberitahu dan diberi pengertian pentingnya keberaaan sarana tersebut baru mereka berusaha memenuhi.
* Tim KIE Gelar Edukasi di Pasar Tanipah
Bapak ibu, baik pedagang, pembeli maupun pengunjung pasar lainnya kami sarankan supaya mematuhi protokol kesehatan (prokes) terutama memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah penyebaran Covid-19.”Kalimat ini terlontar dari Tim Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Barito Kuala (Batola) saat menggelar giat di Pasar Tanipah Kecamatan Mandastana, Senin (05/10/2020).
Tim yang berunsur SKPD terkait seperti Diskominfo, Bagian Humas dan Protokol (Humpro), BPBD, Dinkes, dan Satpol-PP bersama Plt Camat Mandastana Ahmad Husaini beserta jajaran melakukan sosialisasi edukasi penerapan protokol kesehatan.
Tim juga mensosialisasikan penerapan Peraturan Bupati (Perbup) Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
.Kehadiran tim yang mengenakan seragam dan topi biru-biru bertuliskan Tim KIE GTPP Batola sempat membuat pengunjung pasar kaget. Mereka yang semula seadanya mengenakan masker bergegas merapikan masker yang tersangkut di dagu. Koordinator Tim KIE, Sumarno, mengingatkan seluruh warga diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Kalak BPBD Batola itu menerangkan, bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, perintah keharusan memakai masker, perintah untuk tidak melanjutkan perjalanan, atau melakukan gerakan push up, gerakan jongkok berdiri, menjawab pertanyaan terkait lambang dan simbol negara, atau menjadi juru kampanye pencegahan penyebaran Covid-19.
Namun, lanjutnya, semua sanksi di atas belum diterapkan saat aksi yang mereka gelar sekarang. Tapi akan diterapkan Tim Yustisi pada aksi berikutnya. Karenanya, ia mengingatkan setiap pengunjung pasar, pedagang, pembeli atau pun warga lainnya supaya membiasakan mematuhi protokol kesehatan.
“Penerapan protokol kesehatan ini dilaksanakan demi keselamatan bapak ibu sendiri agar terhindar dari paparan virus berbahaya Covid-19,” ungkap Sumarno. Sementara itu, berdasarkan pengamatan, tingkat kepatuhan masyarakat, khususnya yang beraktivitas di Pasar Tanipah Kecamatan Mandastana, tergolong cukup tinggi. Terbukti saat Tim KIE melaksanakan giat di pasar itu hanya sebagian kecil warga yang tak mengenakan masker.
Tingginya kesadaran warga terhadap protokol kesehatan ini tak heran membawa kembali Kecamatan Mandastana ini menjadi zona hijau. Plt Camat Mandastana, A Husaini mengakui, tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan di wilayahnya tergolong tinggi. Hal itu selain gigihnya aparat desa, kecamatan dan relawan dalam memberikan sosialisasi dan himbauan juga kesadaran masyarakat yang tergolong patuh terhadap anjuran.
* Giliran Pasar Semangat Dalam Disasar Tim KIE
Tim Komunikani Informasi Edukasi (KIE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Barito Kuala (Batola), Rabu (30/09/2020), menggelar sosialisasi protokol kesehatan di Kecamatan Alalak.Dengan dilengkapi pengeras suara tim yang berunsur SKPD terkait seperti Diskominfo, Humpro, BPBD, Dinkes, dan Satpol-PP ini menyasar Pasar Semangat Dalam Kelurahan Handil sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi setiap warga yang beraktivitas dengan mengitari seluruh sudut pasar sembari memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan penyebaran Covid-19.Tim juga mensosialisasikan penerapan Peraturan Bupati (Perbup) Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Kehadiran tim yang mengenakan seragam dan topi biru-biru bertuliskan Tim KIE GTPP Batola sempat membuat warga kaget. Mereka yang semula seadanya mrnggunakan masker bahkan sebagian tak mengenakan bergegas merapikan masker yang mereka gunakan. Koordinator Tim KIE Candra Wijaya mengingatkan seluruh warga diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 terkait Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.Kabid Kesehatan Masyarakat itu menyatakan bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, perintah keharusan memakai masker, perintah untuk tidak melanjutkan perjalanan, atau melakukan gerakan push up, gerakan jongkok berdiri, menjawab pertanyaan terkait lambang dan simbol negara, atau menjadi juru kampanye pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam aksi kali ini tim juga menyasar sejumlah warung makan dan menanyakan sarana cuci tangan yang mempergunakan sabun. Dari pantauan yang dilakukan sekitar 60 persen warung dan tempat jualan menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi sabun, sedangkan sisanya menyediakan galon namun tidak dilengkapi sabun. Koordinator Tim KIE, Candra Wijaya yang diminta tanggapan soal evaluasi yang dilaksanakan di Pasar Semangat Dalam menyatakan, sekitar 95 persen pedagang dan pembeli di pasar tersebut telah menggunakan masker, baik jenis masker disposible, masker kain, maupun jenis scuba.Menyangkut physical distancing di pasar itu Candra menilai sudah cukup baik. Namun ia menyarankan untuk lebih efektifnya jika mungkin ke depannya perlu batas yang jelas antara tempat jualan dengan jalur lalu lintas serta dibutuhkan penataan yang lebih rapi.Khusus terhadap ketersediaan sarana cuci tangan, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Batola itu berpandangan walau sudah tersedia namun dirasa masih perlu tambahan tandon yang mudah diakses. Mengingat pengunjung di pasar tersebut cukup banyak.
* Kepala Bapegdiklat Batola Purnatugas
122 Aparatur Sipil Negera (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) diambil sumpah/janji. Pengambilan sumpah/janji ASN hasil pengangkatan Tahun 2018 ini dilaksanakan secara virtual di Aula Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (Bapegdiklat) Batola oleh Bupati Hj Noormiliyani AS, Selasa (29/09/2020).
Dengan disaksikan Kepala Bapegdiklat H Hardian Noor dan Inspektur Kabupaten Batola H Ismet Zulfikar, prosesi pengambilan sumpah/janjinya hanya dihadiri 9 perwakilan ASN. Sedangkan 113 ASN lainnya diambil sumpah/janji melalui sambungan video conference di kantor kecamatan atau SKPD masing-masing.
Acara pengambilan sumpah/janji ini juga dirangkai pemberian penghargaan terhadap Kepala Bapegdiklat Batola H Hardian Noor, Sekretari Badan Kesbangpol Noor Efansyah, dan Kasi Meteorologi Diskoperindag Syaifudin yang memasuki masa purnatugas terhitung per 1 Oktober lusa.
Kepala Bapegdiklat Batola H Hardian Noor mengatakan, pelaksanaan pengambilan sumpah/janji ASN hasil pengangkatan 2018 ini agak molor dari semestinya lantaran merebaknya pandemi Covid-19. Namun setelah ditunggu-tunggu tampaknya situasi wabah tak kunjung mereda sehingga pengambilan sumpah dilaksanakan secara virtual. Lebih-lebih Bupati Batola sendiri telah mengeluarkan Perbup Nomor 54 Tahun 2020 dimana kegiatan yang mengumpulkan warga dalam jumlah banyak harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan.
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengharapkan, ASN yang telah diambil sumpah/janji dapat menjalankan kewajiban sesuai sumpah yakni setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terlebih Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.“Saya berharap seluruh ASN yang baru saja mengucapkan sumpah/janji dapat menjalankan tugas secara profesional, bertanggungjawab, jujur, adil dan netral,” ucap bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan itu.
Salah seorang ASN, Prio Satriadi, menyampaikan rasa lega dan bahagia setelah mengikuti prosesi sumpah/janji yang dilaksanakan Bapegdiklat Batola. “Dengan pengambilan sumpah/janji ini berarti kami telah 100 persen menjadi ASN,” tutur pegawai yang bertugas di Diskominfo Batola tersebut sembari menyatakan pengambilan sumpah/janji ini menjadi momentum awal baginya untuk bekerja lebih baik dan memberi pengabdian terbaik bagi Batola.
Hal senada diucapkan Lukmanul Hakim. Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Jejangkit itu menyampaikan rasa syukur dan bahagia atas pengambilan sumpah/janji. Kendati harus mengikuti kegiatan secara virtual namun mengaku tetap merasakan kesakralan prosesi sumpah yang dilaksanakan.
Pengambilan sumpah/janji 122 ASN lingkup Pemkab Batola ini ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan bagi ASN yang memasuki masa purnatugas di antaranya Kepala Bapegdiklat Batola H Hardian Noor sendiri, Sekretaris Badan Kesbangpol Noor Efansyah serta Kasi Meteorologi Diskoperindag, Syaifudin.
Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara virtual yang diselenggarakan Kementerian Keuangan RI, Selasa (22/09/2020). Noormiliyani mengikuti Rakornas di Ruang Monitoring Center Setara Network Diskominfo bersama Sekda H Abdul Manaf, Kepala Bappelitbang Zulkifli Yadi Noor, Kepala BPKAD Samson, dan Inspektur Kabupaten Batola H Ismet Zulfikar.
Rakernas yang diikuti seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia ini juga dirangkai penyerahan penghargaan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 10 kali berturut-turut, 5 kali berturut-turut, dan penghargaan WTP 2019. Acara juga dirangkai penyerahan BMN Award.
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) termasuk salah satu provinsi yang mendapatkan opini WTP 5 kali berturut-turut untuk laporan keuangan tahun 2010-2019. Sedangkan Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan opini WTP 5 kali berturut-turut sejak tahun 2015 – 2019. Sementara untuk penghargaan WTP 2019, Provinsi Kalsel yang terdapat 14 entitas yakni 1 provinsi dan 13 kabupaten/kota mendapatkan 13 penghargaan termasuk di antaranya Kabupaten Barito Kuala.
Rakernas digelar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dengan tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi serta mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi di era adaptasi kebiasaan baru.Rakernas yang dilaksanakan sejak 22 – 24 ini dirangkai beberapa kegiatan di antaranya melaksanakan talkshow, webiner, coaching clinic, dan pemberian penghargaan.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bersinergi kuat mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara akuntabel dan transparan yang salama ini terbangun dengan pemangku kepentingan, mulai dari seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk terus ditingkatkan.Ia juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai eksternal auditor yang telah melakukan pemeriksaan seluruh laporan keuangan kementrian negara dan lembaga, serta laporan keuangan bendahara umum negara, laporan keuangan pemerintah pusat dalam APB, dan laporan pemerintah daerah.
Tahun ini pemerintah pusat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian ini didukung semakin meningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga tahun 2019.Sri Mulyani berharap, dalam laporan keuangan APBN dan APBD tahun 2020 tetap bisa terjaga kualitasnya. Dalam hal ini dari Kementerian Keuangan akan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban APBN dan APBD tahun 2020 secara akuntabel dan transparan.
Usai pembukaan dan penyerahan penghargaan WTP dan BMN Award acara dilanjutkan dengan talkshow dengan menghadirkan narasumber Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Andin Hadiyanto, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, BPKP, Salamat Simanullang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Feri Wibisono, dan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.