DISKOMINFO BATOLA

Tim CSIRT Diskominfo Batola ikuti Sosialisasi Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (13/11)

Sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai aspek keamanan dalam integrasi dan interoperabilitas data, khususnya pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI)

Diskominfo Barito Kuala menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SRIKANDI dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang diikuti oleh seluruh ASN (PNS dan PPPK).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen Diskominfo Barito Kuala dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh.

Melalui aplikasi SRIKANDI, proses administrasi surat-menyurat kini dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, transparan, dan terintegrasi antarperangkat daerah.
Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) juga menjadi inovasi penting untuk menjamin keaslian, keutuhan, dan keamanan dokumen digital, sekaligus mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang paperless dan modern.

Langkah ini bukan hanya tentang digitalisasi, tetapi juga tentang perubahan budaya kerja ASN menuju pelayanan publik yang adaptif, efektif, dan berdaya saing tinggi.
 

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Kominfo se-Kalimantan Selatan yang digelar di Hotel Grand Qin Banjarbaru pada Kamis–Sabtu (25–27 September 2025).
Rakerda tahun ini mengusung tema “Transformasi Digital dengan Penguatan SPBE melalui Pemerintahan Digital untuk Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat”.
Kegiatan ini dihadiri seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika se-Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuannya adalah menyinkronkan dan mensinergikan arah kebijakan dan program, serta memperkuat kolaborasi penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian antar Diskominfo se-Kalimantan Selatan.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang koordinasi dan integrasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di bidang komunikasi dan informatika. Dengan terjalinnya sinergi yang baik, diharapkan pelayanan informasi publik, statistik, dan keamanan persandian dapat semakin optimal di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Acara ini berisi rangkaian pembahasan program kerja, evaluasi kegiatan, serta penyusunan langkah strategis ke depan. Rakerda juga menjadi forum penting dalam membangun komunikasi efektif dan berbagi pengalaman antar Diskominfo se-Kalsel.
Kehadiran Diskominfo Batola menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah provinsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat.

Marabahan – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala menggelar acara pisah sambut kepala dinas pada Selasa, 2 September 2025 di Ruang Media Center Diskominfo Batola.

Acara tersebut menjadi momen perpisahan bagi Hery Sasmita, S.STP., M.AP. yang kini dipercaya mengemban tugas baru di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, sekaligus menyambut Aris Saputera, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kominfo yang baru.

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, dihadiri oleh seluruh ASN, THL, serta tenaga kontrak di lingkungan Diskominfo Batola.

Diskominfo Barito Kuala berbagi bendera merah putih di lampu merah simpang 4 Marabahan dalam rangka menyemarakkan Kemerdekaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 bersama kadis, ketua dwp dan seluruh karyawan/ti, pada hari jumat, 15 Agustus 2025
.

Sambut HUT RI ke-80 dengan Semangat Gotong Royong!
Hari ini, keluarga besar Diskominfo turun langsung dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor.
⠀
Dengan semangat proklamasi dan persatuan, kita wujudkan kantor yang bersih, nyaman, dan siap menyambut kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia!
⠀
✨ Bersih kantornya, semangat juangnya pun makin menyala!

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, Hery Sasmita, melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) @kemkomdigi pada Rabu, 30 Juli 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mengurus perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bagi Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Ije Jela 100 FM, radio daerah milik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam kunjungannya, Hery menyambangi dua unit strategis yang berada di bawah naungan Kementerian Komdigi, yaitu:
🔹 Direktorat Pos dan Penyiaran @pospenyiaran.komdigi
🔹 Direktorat Layanan Ekosistem Digital @djed.komdigi

Pengurusan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasional penyiaran radio lokal secara legal, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi terkini. Dalam keterangannya, Hery menjelaskan bahwa proses ini penting untuk:

✅ Mengatur dan mengawasi aktivitas penyiaran radio di daerah
✅ Menjamin kualitas serta kelayakan konten siaran
✅ Melindungi masyarakat dari konten yang tidak pantas atau melanggar etika
✅ Meningkatkan kualitas teknis dan substansi siaran
✅ Mengembangkan industri penyiaran lokal yang berdaya saing
✅ Menjamin kepatuhan terhadap standar regulasi penyiaran nasional

Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Dinas Kominfo Barito Kuala @diskominfo.baritokuala dalam menghadirkan media penyiaran publik yang profesional, edukatif, dan relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.

Marabahan – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kembali melaksanakan upacara rutin Senin pagi yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Barito Kuala berlangsung di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (28/07). 

Kali ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Barito Kuala bertindak sebagai pelaksana. Kepala Diskominfo, Hery Sasmita, sebagai pembina upacara dalam amanatnya menyampaikan tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinas yang dipimpinnya.

Hery menjelaskan bahwa Diskominfo memiliki tiga bidang utama, yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), yang menangani pengelolaan media sosial dan kerjasama media; Bidang Statistik dan Persandian, yang berkaitan dengan pengelolaan data dan keamanan informasi; Bidang Layanan E-Government, yang fokus pada pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Hery menyebutkan bahwa pada tahun sebelumnya, Diskominfo Barito Kuala memperoleh nilai 2,99 untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya peta rencana dan arsitektur SPBE yang telah disusun, pihaknya menargetkan peningkatan nilai menjadi 3,88 dan loncatan posisi ke peringkat 4 dari sebelumnya peringkat 10 se-Kalimantan Selatan.

“Untuk tahun 2026, penilaian akan bergeser dari indeks SPBE ke indeks pemerintahan digital yang mencakup 9 aspek dengan 35 indikator. Hal ini akan membuat evaluasi menjadi lebih terfokus dan mudah,” terang Hery.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya keamanan data dengan menyarankan agar seluruh staf SKPD mengganti password laptop dan komputer secara berkala guna mencegah serangan malware maupun peretasan. Diskominfo juga akan menggelar pelatihan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) bagi seluruh SKPD sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi insiden keamanan siber.

Sementara itu, bidang IKP terus mendorong penguatan peran media sosial dalam diseminasi informasi.  “Saat ini, hampir semua SKPD sudah aktif dan baik dalam mengelola media sosialnya. Ini sejalan dengan arahan Bupati bahwa media sosial adalah saluran paling efektif dalam menjangkau generasi Z dan milenial,” ujar Hery.

Usai upacara, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi turut menyerahkan piagam penghargaan dan uang pembinaan kepada SKPD serta arsiparis yang dinilai berhasil dalam pengelolaan arsip secara tertib dan sistematis. 
Adapun penghargaan kegiatan pengawasan kearsipan internal bagi SKPD terbaik se-Kabupaten Braito Kuala tahun 2025 dengan katagori sangat memuaskan diraih oleh sekretariat daerah, satuan polisi pamong praja. Katagori memuaskan diraih oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan pengembangan. Katagori sangat baik diraih oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah. (ben)

Banjarbaru – Hery Sasmita. S,STP., M.AP Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala menghadiri Workshop Literasi, Sosialisasi Persiapan Pemantauan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Penyelenggaraan Indeks Pemerintahan Digital (IPD) tahun 2026 pada Kamis, 17 Juli 2025.

Workshop yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin ini diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya Sekda mengajak seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk bersinergi dan berkomitmen dalam mempercepat penerapan SPBE mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program yang harus dilakukan secara digital, terintegrasi, dan transparan. Implementasi SPBE bukan hanya soal digitalisasi proses pemerintahan, tetapi juga transformasi mindset aparatur, dari budaya birokrasi konvensional menjadi budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan berbasis data.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhamad Muslim mengatakan kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memastikan kesiapan dan peningkatan kualitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta transformasi digital Pemerintahan di lingkungan pemerintahan daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Dia mengatakan bahwa saat ini Indeks SPBE Provinsi Kalsel termasuk kategori sangat baik. Hal ini tidak lepas dari berbagai inisiatif yang telah dijalankan, salah satunya penyediaan layanan internet gratis di sejumlah fasilitas pelayanan publik. Diskominfo Kalsel juga berencana menyediakan fasilitas layana internet gratis tersebut pada sejumlah objek wisata di Kalsel agar para wisatawan dapat menikmati internet gratis pula.

Hery juga menambahkan bahwa Barito Kuala turut menjadi salah satu lokus penilaian mandiri pemerintahan digital tahun 2025. Ia pun menyimpulkan 5 poin penting pemerintahan digital.

“Pertama, digitalisasi dari prosudural menuju orientasi berdampak. Kedua, transformasi digital pemerintah bukan hanya tentang teknologi melainkan transformasi menyeluruh untuk menghasilkan pelayanan optimal. Ketiga, fokus ke kebutuhan masyarakat bukan hanya instansi. Keempat, strategi perwujudan pelayanan publik fokus pada target presiden dan kebutuhan masyarakat. Kelima, perubahan paradigma dari pemerintah mengatur masyarakat menjadi pemerintah bekerja bersama masyarakat,” pungkasnya.

Marabahan – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka penyusunan regulasi dan Daftar Informasi Publik (DIP). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Diskominfo Barito Kuala, Hery Sasmita, S.STP., M.AP, dengan menghadirkan narasumber dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, M. Ayub Khan, Aula mufakat Kantor Bupati Barito Kuala, Kamis (17/07).

Dalam sambutannya, Hery Sasmita menyampaikan bahwa PPID merupakan perpanjangan tangan Bupati Barito Kuala dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, keterbukaan informasi akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap program dan kinerja pemerintah daerah.

“Jika masyarakat mengetahui dan memahami informasi yang disampaikan, maka akan tumbuh kepercayaan terhadap pemerintah. Dari kepercayaan itu akan tumbuh rasa memiliki terhadap Kabupaten Barito Kuala,” ujarnya.

Hery menekankan pentingnya peran aktif PPID di setiap SKPD dalam mengelola dan mendokumentasikan informasi. Ia berharap melalui rakor ini para peserta dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka terhadap pengelolaan informasi publik.

“Pada akhirnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat. Di era digitalisasi saat ini, informasi merupakan infrastruktur yang sama pentingnya dengan jalan dan jembatan,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa infrastruktur fisik yang baik tidak akan cukup apabila tidak diimbangi dengan infrastruktur informasi yang memadai.

“Bayangkan sebuah daerah dengan jalan dan jembatan yang bagus, namun sistem informasi publiknya buruk. Masyarakat bisa kecewa. Oleh karena itu, pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik sangat diperlukan. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas pengelolaan informasi di Kabupaten Barito Kuala,” pungkasnya. (Aa)

Bali, – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Hery Sasmita ikuti Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dilaksanakan di Bali pada Selasa (03/07)

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan komunikasi efektif dalam menghadapi isu-isu publik yang kompleks, dengan tujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan strategi komunikasi yang tepat sasaran dan berbasis isu publik.

Bimbingan teknis diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah dan stakeholder terkait. Gede Pramana, Kadis Kominfo Provinsi Bali pada sambutan pembukanya berharap dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan peserta dapat menjadi agen perubahan dalam mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dan berbasis isu publik.

Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Direktur Komunikasi Publik Komdigi Marroli J. Indarto dalam sambutannya menyampaikan penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam menghadapi isu-isu publik yang semakin kompleks

“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita dalam menghadapi isu-isu publik yang semakin kompleks,” kata Plt. Direktur Komunikasi Publik Komdigi.

Ditemui di sela-sela kegiatan bimtek Kepala Dinas Kominfo Hery Sasmita menyampaikan tujuan dari Bimtek ini agar pemerintah daerah dapat mengelola isu-isu yang beredar di masyarakat untuk menjadi sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

“Tujuan dari Bimtek ini agar pemerintah daerah dapat mengelola isu-isu yang beredar di masyarakat untuk menjadi sebuah kebijakan yang berpihak kepada Masyarakat, lebih cepat kita mengetahui permasalahan, maka lebih mudah juga penyelesaiannya”katanya

Diakhir wawancara beliau mengatakan “mengutip dari quotes Henry Kissinger, yaitu, An issue ignored is a crisis ensured, artinya, pengabaian terhadap isu-isu yang kecil sama halnya dengan membuat sebuah masalah yang besar” pungkasnya

Barito Kuala – Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 dengan tema “Kolaborasi Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Kuala” berlangsung di Pawon Tlogo, Handil Bakti, Kecamatan Alalak, pada Selasa (24/06).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Kuala, Toyib Nasikun, S.ST., ME saat membuka acara menekankan pentingnya tata kelola data yang baik.

“Kita sebagai instansi pemerintah dituntut untuk adaptif. Kita harus mampu menyediakan data yang cepat, rinci, relevan, dan sesuai kebutuhan,” ujarnya. Ia juga menyoroti kendala dalam pengumpulan data, seperti masih adanya data yang belum terintegrasi.

Ia berharap melalui kegiatan ini, akan terjadi perbaikan tata kelola data serta peningkatan implementasi Satu Data Indonesia di Barito Kuala.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan pencanangan Desa Cinta Statistik tahun 2025, yang ditetapkan pada Desa Sidorejo, Kecamatan Tamban.

Materi berikutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Barito Kuala, Hery Sasmita, dengan judul “Peran Sentral SKPD dalam Mewujudkan Satu Data Barito Kuala.” Dalam paparannya, Hery menegaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini menuntut data yang cepat, akurat, dan spesifik.

“Data sangat penting, baik untuk pengambilan keputusan, analisis, prediksi, efisiensi pelayanan, hingga aspek keamanan,” ungkapnya. Ia juga mengingatkan bahwa ancaman perang siber kini menjadi nyata dan bisa berdampak luas, sehingga pengelolaan data harus ditingkatkan.

Hery menyebut bahwa tantangan utama saat ini adalah kompleksitas data dan masih terbatasnya kapasitas SDM statistik di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola data untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas sebagai dasar pembangunan daerah.

Sebagai wali data, Diskominfo berperan penting dalam memverifikasi dan memvalidasi data dari setiap produsen data di lingkup SKPD. Implementasi Satu Data Indonesia bertujuan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tata kelola data yang terpadu dan mendukung sistem statistik nasional.

Ia berharap kedepan seluruh data yang disajikan oleh SKPD telah memenuhi standar data nasional, dilengkapi metadata, menggunakan referensi kode yang baku, serta memenuhi prinsip interoperabilitas.

Hery menambahkan, data statistik sektoral dari masing-masing SKPD nantinya akan terintegrasi melalui website SKPD masing-masing, agar lalu lintas data lebih efisien. “Ini adalah upaya menyederhanakan proses penyediaan data dan mengoptimalkan fungsi website SKPD,” jelasnya.

Terakhir, Hery menegaskan pentingnya peran aktif semua pihak, terutama SKPD, dalam memberikan kontribusi data statistik sektoral untuk Barito Kuala, “Digitalisasinya untuk semua, kemajuan untuk Barito Kuala,” pungkasnya. (Wke)